Ideologi Klasik   Leave a comment


  1. A. Sosialisme

Sosialisme adalah kelompok filosofi politik yang memiliki tujuan menciptakan masyarakat tanpa hirarki politik, ekonomi dan sosial –sebuah masyarakat di mana segala kekerasan atau institusi koersif akan dilenyapkan, dan pada tempatnya setiap orang akan mendapatkan akses bebas dan setara terhadap alat-alat informasi dan produksi, atau masyarakat di mana hirarki dan institusi koersif dikurangi sampai sekecil-kecilnya. Kesetaraan dan kebebasan ini dapat dicapai melalui penghapusan institusi otoritarian dan hak milik pribadi, agar kontrol langsung terhadap alat-alat produksi dan sumber daya dapat diraih oleh kelas pekerja dan masyarakat secara keseluruhan. Sosialisme libertarian juga memiliki kecenderungan pemikiran bahwa otoritas yang tidak memiliki legitimasi untuk diidentifikasi, dikritik kemudian dirombak pada segala aspek kehidupan sosial. Sosialis kemudian meyakini “praktik kekuasaan dalam segala bentuk terinstitusional –baik ekonomi, politik, religius maupun seksual– akan menghancurkan pemegang kekuasaan maupun mereka yang berada di bawah ketika kekuasaan diberlakukan.” Jika kebanyakan aliran sosialisme mempercayai peran negara dan partai politik untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial, sosialis libertarian menyandarkan harapan mereka pada serikat pekerja, majelis pekerja, munisipal-munisipal, dewan warga negara, serta aksi-aksi lain yang bersifat nonbirokratis dan terdesentralisasi.

  1. B. Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.Demokrasi juga adalah adalah bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[11] Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi.”[12] Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:[12]

  1. Kedaulatan rakyat;
  2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
  3. Kekuasaan mayoritas;
  4. Hak-hak minoritas;
  5. Jaminan hak asasi manusia;
  6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
  7. Persamaan di depan hukum;
  8. Proses hukum yang wajar;
  9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
  10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
  11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
  1. C. Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas.

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik. Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

  • Percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta . Semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh Tuhan Penciptanya hak-hak tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari padanya.
  • Kesempatan yang sama. Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi
  • Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi.
  • Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.
  • Berjalannya hokum, Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial[2]
  • Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.

Negara hanyalah alat Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan

Posted Februari 23, 2011 by rushdyms in Uncategorized

Sistem Politik Kontemporer   Leave a comment

  1. Soal : ilmu politik, filsafat politik, ideologi politik, dan pemikiran politik merupakan bidang ilmu politik yang berbeda-beda. Jelaskan pengertian masing-masing istilah tersebut, dan apa perbedaannya?

-          Ilmu Politik

 

Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesame negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Beberapa definisi yang diberikan para ahli tentang ilmu politik,diantaranya :

 

  • Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
  • Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.
  • Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan
  • Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.

 

-          Filsafat Politik

 

Filsafat politik merupakan pemikiran-pemikiran yang berkaitan tentang politik. Bidang politik merupakan tempat menerapkan ide filsafat. Ada berbagai macam ide-ide filsafat yang ikut mendorong perkembangan poloitk modern yaitu liberalisme, komunisme, pancasila dan lain-lain.

 

  • Bagi Plato, filsafat politik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik dan ia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Bagi Plato, manusia dan negara memiliki persamaan hakiki. Oleh karena itu, apabila manusia baik negara pun baik dan apabila manusia buruk negara pun buruk. Apabila negara buruk berarti manusianya juga buruk, artinya negara adalah cerminan manusia yang menjadi warganya.
  • Bagi Agustinus, filsafat politik adalah pemikiran-pemikiran tentang negara. Menurutnya negara dibagi 2 yaitu negara Allah yang dikenal dengan negara surgawi ”kerajaan Allah” dan negara sekuler yang dikenal dengan negara duniawi. Kehidupan di dalam Negara Allah diwarnai dengan iman, ketaatan,dan kasih Allah. Sedangkan Negara Sekuler ”duniawi”, menurutnya identik dengan negara cinta pada diri sendiri atau cinta egois ketidakjujuran, penggambaran hawa nafsu, keangkuhan, dosa dan lain-lain. Dengan jelas bahwa filsafat politik negara Allah Agustinus merupakan penjelmaan negara ideal Plato.
  • Bagi Machiavelli, filsafat politik adalah ilmu yang menuntut pemikiran dan tindakan yang praktis serta konkrit terutama berhubungan dengan negara. Baginya, negara harus menduduki tempat yang utama dalam kehidupan penguasa. Negara harus menjadi kriteria tertinggi bagi aktivitas sang penguasa. Negara harus dilihat dalam dirinya tanpa harus mengacu pada realitas apa pun di luar negara.

 

 

-          Ideologi Politik

 

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai,ide,norma-norma,kepercayaan dan keyakinan, yg dimiliki seorang atau sekelompok orang,atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yg dihadapinya dan yg menentukan tingkah laku politiknya. Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Teori komunis Karl Marx, Friedrich Engels dan pengikut mereka, sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai ideologi politik paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap pada abad 20. Contoh ideologi lainnya termasuk : anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi, kristen, fasisme, monarkisme, nasionalisme, nazisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme, dan demokrat sosial.

Kepopuleran ideologi berkat pengaruh dari ” moral entrepreneurs”, yang kadangkala bertindak dengan tujuan mereka sendiri. Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip,doktrin, mitologi atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya.

Ada juga yang memakai agama sebagai ideologi politik. Hal ini disebabkan agama tersebut mempunyai pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan. Islam, contohnya adalah agama yang holistik

 

-          Pemikiran Politik

pemikiran politik sejak zaman Yunani hingga Karl Marx di abad ke-19 merupakan pandangan modern tentang negara yang merupakan hasil dari perkembangan dialektis dari perdebatan . Jadi Pemikiran itu muncul sebagai reaksi dari zamannya.

Perbedaan:

 

Filsafat Politik :

  • Metodenya deduktif
  • Rasional
  • Logis
  • Abstrak
  • Lintas kosmos
  • Nilai-nilai
  • Nalar-nalar

 

 

Ilmu Politik :

  • Metodenya induktif
  • Empiris
  • Teruji
  • Kongkrit
  • Faktual
  • Tesis-tesis
  • Riset

 

  1. Soal : Beberapa pemikiran politik yang ada berkembang sebelum masa perjuangan kemerdekaan antara lain : a.) Konsep Negara = Kerajaan, b.) Konsepsi Kosmologis, c.) Konsepsi Kesaktian, d.) Beberapa pengaruh Islam, jelaskan keempat pemikiran tersebut berdasarkan praktek kekuasaan politik pada masa tersebut?

 

-          Negara = Kerajaan

Istilah negara adalah istilah politik di masa kini dengan pengertian yang relatif baru.    Pada masa lalu negara bermakna mirip dengan kerajaan. Namun perlu dipertegas bahwa tidak semua kepala negara adalah raja. Ciri kerajaan adalah dinasti ( keluarga turun-temurun ), bahkan cenderung menganggap bahwa kerajaan itu milik raja. Ketergantungan negara pada diri raja sangat kuat. Bila dinasti hilang, maka kerajaan lenyap dari muka bumi. Menurut Machiavelli, ada dua bentuk negara yang paling penting, yaitu republik dan monarki. Ia mengatakan: seluruh negara dan dominion yang menguasai atau yang telah menguasai umat manusia berbentuk republik atau monarkhi. Filsafat politik Machiavelli berangkat dari desakan keadaan yang menuntut pemikiran dan tindakan yang praktis serta konkrit. Oleh sebab itu, karya tulisnya menawarkan pemikiran-pemikiran yang praktis dan konkrit. Namun tidak berarti bahwa demi kepraktisan itu, lalu pemikiran-pemikirannya menjadi dangkal. Justru aspek kedalamanyang menopang pemikiran-pemikiran praktisnya itu membuat ia benar-benar pantas disebut sebagai seorang  filsuf politik yang handal dan produktif.

-          Konsepsi Kosmologis

Kedudukan raja sangat tinggi, sangat diagungkan, dan kata-katanya sangat memutuskan. Raja-raja, terutama pada masa Hindu, dianggap merupakan penjelmaan, penitisan atau inkarnasi dari Dewa Wisnu dan Syiwa. Ken Arok, raja pertama Singosari diakui sebagai penjelmaan Batara Guru, walaupun latar belakangnya adalah seorang perampok dan keturunan petani biasa. Juga raja Airlangga, ia disamakan dengan Wisnu. Hayam Wuruk bahkan disebut sebagai dewa dari segala dewa. Raja adalah perantara antara dunia yang didiami manusia dengan dunia dewa-dewa. Raja menduduki tempat yang sakral dan menjadi pusat masyarakat. Bentuk lahiriah kerajaan pun disesuaikan dengan khayalan jagat raya, dengan keraton sebagai pusatnya.

Dalam rangka ini maka sumpah atau kutukan raja dipercaya mematikan. Segala yang dikerjakan oleh raja dianggap baik. Oleh karena itu, kedatangan raja dan pengiringnya ke suatu tempat harus diterima semeriah mungkin, dengan segala macam kesenangan, bahkan perempuan-perempuan cantik. Meski demikian berkuasanya raja, rakyat memiliki hak pepe. Hak pepe adalah hak rakyat untuk menyatakan proses dan ketidaksenangan atas keputusan penguasa. Rakyat berkumpul di alun-alun yang terdapat dihadapan rumah penguasa setempat, dan duduk diam sampai tuntutan mereka dipenuhi. Namun bila tidask berhasil, rakyat akan mengungsi ke daerah lain yang tidak terjangkau oleh penguasa.

 

-          Konsepsi Kesaktian

Konsepsi kesaktian lebih lama berakar dalam masyarakat sebelum datangnya pengaruh Hindu-Budha, yakni pada era berkembangnya animisme dan dinamisme. Pikiran animisme mengajarkan pada tiap benda mempunyai semangat. Sedangkan dalam dinamisme semangat itu dapat berpindah-pindah. Kata-kata dan pengertian tuah dan sakti berpangkal pada kekuatan animisme dan dinamisme, sangat mempengaruhi masyarakat.

Orang-orang yang bertuah dan sakti biaanya terdapat pada orang tua yang dengan sendirinya dianggap mempunyai pengetahuan lebih daripada orang muda. Oleh sebab itu penguasa biasanya dipilih dari kalangan orang tua, karena lebih mengetahui soal pantangan, tabu maupun hal lain menyangkut kehidupan masyarakat.

 

-          Beberapa Pengaruh Islam

Sejak masuknya Islam ke bumi nusantara hingga awal abad ke 20, pengaruh Islam banyak mengutamakan persoalan ibadat. Maslah yang mencakup bidang muamalat tidak hidup, kecuali yang menyangkut ibadat seperti zakat dan fitrah. Dengan demikian, maka berkembang fikih dan sufisme atau mistik. Sufisme di Indonesia telah bercampur dengan mistik tua, baik yang berasal dari Hindu-Budha, atau yang lebih lama lagi. Hal ini menjadikan kedudukan guru atau syeikh dalam tarikat menjadi sangat penting dalam masyarakat. Perkataan kyai, syekh, jarang dibantah, dan fatwanya dianggap memutuskan.

Ditengah suasana itu, kaum muslimin Indonesia harus berhadapan dengan penjajahan Portugis, Belanda dan Inggris yang masih memendam semangat perang salib. Dengan demikian, perhatian muslim Indonesia belum sampai pada usaha yang lebih luas daripada peribadatan.

 

  1. Soal : Konsep kekuasaan Jawa berbeda secara radikal dengan Konsepsi yang berkembang di Barat sejak Zaman Pertengahan, dan dari perbedaan ini sudah logis timbul pandangan-pandangan yang berbeda pula mengenai cara-cara berjalannya politik dan sejarah. Coba saudara uraikan perbedaan antara Konsepsi Kekuasaan Jawa dan Konsepsi Kekuasaan Barat

 

Sejak tahun 1950-an hingga 1990-an kalangan akademisi dan para politisi mempercayai bahwa konsep kekuasaan Jawa masih mendominasi dalam ranah politik IndonesiaDi dalam konsep kekuasaan Jawa, seorang yang berkuasa tidak hanya dapat memerintah tetapi juga harus menguasai tanah dan rakyatnya. Antara jagat makro dan mikro harus berada dalam satu tangan kekuasaan. Apabila ada yang terlepas maka kekuasaan menjadi melemah. Maka bentuk otoritarian kekuasaan dalam paham kekuasaan itu akan selalu nampak dan harus dipertahankan. Di samping itu dalam suatu kekuasaan harus dicarikan legitimasi untuk memperkuat kekuasaannya baik dari sisi keturunan maupun benda-benda keramat yang dimiliki yang menunjang karisma.Karisma adalah anugerah Yang Maha Kuasa yang dikonstruksikan secara teologis dan sosiologis. Maka dalam konsep kekuasaan itu, semuanya harus menyatu. Yang memiliki kekuasaan dianggap pemilik segala-galanya. Dalam konteks itu sebutan sebagai “manunggaling kawula Gusti”, bersatunya rakyat dengan rajanya melekat pada pemilik otoritas kekuasaan.

Pada Kekuasaan Jawa bukannya tidak memiliki media penyalur aspirasi. Protes pepe dianggap sebagai bentuk demokrasi. Rakyat yang tidak menyetujui kebijakan Raja, maka mereka berbondong-bondong menuju alun-alun keraton dengan bertelanjang dada di terik matahari yang menyengat. Adapun aspirasinya diterima atau tidak, itu lain persoalan. Bagi pendapat lain cara itu tidak dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang sesungguhnya karena hanya dianggap sebagai protes diam, dan mereka tidak dapat menyalurkan aspirasinya.

Di tahun 1950-an para politisi dan pengamat sering membuat vis a visantara kekuasaan Jawa dan kekuasaan luar Jawa yang diwakili oleh budaya minang dalam melihat kekuasaan yang acapkali berganti dalam konstelasi politik saat itu. Kekuasaan Jawa dianggap otoritarian sementara luar Jawa berkecendrungan demokratis. Taufik Abdullah (sejarawan), melihat kekuasaan yang berada di Sumatera adalah kekuasaan yang berasal dari pesisir sehingga interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lain selalu terjadi. Kekuasaan yang ada di Sumatera tidak menguasai semuanya alias hanya menguasai tanah sehingga manakala ada ketidakpuasan rakyat pada penguasa, rakyatnya dapat berpindah ke daerah lainnya tetapi apabila rakyatnya merasa diperlakukan baik, sang raja dijunjung tanpa reserve. Ini yang kemudian dikenal dengan “Raja Adil Raja disembah, Raja lalim raja disanggah.”

Pergulatan politik di tahun 1950-an dianggap sebagai pergulatan antara dua bentuk kekuasaan itu namun setelah tahun 1970-an kekuasaan Jawa berkecendrungan mendominasi kehidupan politik nasional hingga munculnya era reformasi di tahun 1998 yang mulai merubah tatanan kekuasaan yang tidak lagi tersentralisir.

Berbeda dengan Anderson dan Taufik Abdullah, Max Weber dalam  Sosiologi klasik membagi tiga jenis otoritas dalam konteks kekuasaan. Pertama adalah otoritas legal rasional. Kekuasaan pada otoritas ini dilegitimasi oleh aturan-aturan eksplisit dan prosedur rasional yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah, semuanya diundangkan. Kedua adalah otoritas tradisional, di mana kekuasaan dilegitimasi oleh kesakralan kebiasaan-kebiasaan lama. Ketiga adalah otoritas karismatik, kekuasaan dilegitimasi oleh manusia super yang luar biasa atau atribut-atribut supernatural yang dilekatkan orang pada seorang pemimpin.

Pada dua otoritas terakhir banyak dimiliki para pemilik otoritas pada masyarakat agraris, dimana antara yang berkuasa dengan rakyat terjadi hubungan yang bersifat personal karena tingkat kehidupan masyarakatnya tidak kompleks. Akan tetapi pada masyarakat industri, rasionalitas otoritas dikedepankan karena situasi masyarakatnya yang demikian kompleks. Kekuasaan diatur melalui undang-undang dengan dilegitimasi orang banyak yaitu melalui kesepakatan-kesepakatan atau kontrak sosial. Namun demikian pada masyarakat modern dua otoritas terakhir masih dijumpai dari pemilik  otoritas terutama yang berkuasa dengan cara otoriter. Kekuasaan yang dimiliki seperti otoritas absolute sebagaimana yang  dikatakan Raja Louis IV dari Perancis “L’etat c’est moi” (negara adalah aku). Kondisi yang tercipta adalah apabila terjadi perbedaan pandangan antara rakyat dengan raja akan dianggap sebagai pembangkangan. Maka berlaku zero zum game, para pembeda harus dihabisi sehabis-habisnya.

Di dalam kekuasaan ‘tidak ada matahari kembar’. Dominasi kekuasaan hanya dilakukan oleh satu personal. Legal rasional kekuasaan dalam konteks ini tidak terdapat padahal dalam birokrasi modern (sipil/militer) memiliki bagian-bagian yang bekerja sebagaimana mestinya untuk menopang sebuah kekuasaan yang sedang berjalan. Barangkali tidak akan ada matahari kembar tetapi matahari-matahari kecil tentu terdapat yang mengelilingi pusat matahari. Ini tentu saja harus diayomi dan dipelihara dan diberi kepercayaan untuk menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya. Namun kondisi itu tidak akan terdapat apabila keinginan mendominasi kekuasaan selalu mengemuka dan kekhawatiran kehilangan kekuasaan terus menjelma. Inilah sebuah bentuk kekuasaan yang dikatakan Weber dengan otoritas tradisional.

Menilik pada konsep kekuasaan itu maka akan menarik melihat suatu model kepemimpinan. Pemimpin adalah konsep kultural, ada hubungan yang dipimpin dengan yang memimpin. Hal ini berbeda dengan Pimpinan, dan Elite  serta bisa diperluas dengan model hirarkis, yang merupakan konsep sosiologis, tidak ada hubungan emosional. Orang di atas kami di bawah. Pada taraf ini adagium pemimpin adalah bukan dicipta tetapi dilahirkan, barangkali ada benarnya. Banyak institusi yang menciptakan pemimpin tetapi yang menjadi pemimpin dapat dihitung. Maka disini perlu dibedakan antara pimpinan dengan pemimpin. Yang dicipta mungkin dapat menjadi pimpinan/manajer tetapi belum tentu dapat menjadi pemimpin tetapi pemimpin yang dilahirkan akan terdapat pada zamannya dari suatu situasi kondisi masyarakat yang ada.

Moralitas seorang pimpinan/pemimpin dapat dilihat ketika kekuasaan berada di tangannya meski norma-norma yang dijelaskan dalam suatu ketentuan dapat dihapalkannya. Kita mengenal 11 Azaz Kepemimpinan sebagai norma dasar berperilaku yang baik demikian pula warisan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW seperti sifat Sidik, tabliq, fathonahdan amanah yang harus diteladani, tetapi dengan berjalannya waktu kepemimpinan seseorang dapat disimak dari langkah-langkah yang diambilnya saat memegang kekuasaan apakah layak menjadi pemimpin atau hanya sebatas manajer/pimpinan atau lebih buruk lagi karena tidak memahami distribusi kekuasaan dalam otoritas modern seperti gambaran Weber.

Kaum muda masa kini tentu saja dapat memilahnya antara pemimpin dengan pimpinan. Dengan bekal pengetahuan yang dimiliki karena memiliki pendidikan yang lebih baik, berdiskusi, membaca dan berdialog serta berargumen tepat yang didasari pengetahuan luas akan menunjang menjadi pemimpin/pimpinan yang jauh lebih baik.Dalam bertindak dan melangkah, pengetahuan harus menjadi pijakan utama. “Knowledge is power”, kata Francis Fukuyama namun demikian “The way we imagine the future has a powerful impact on decissions we make today” perlu menjadi renungan bersama. Apabila ini dilakukan maka kalangan muda saat ini akan menjadi pelopor kebangkitan Indonesia.

Konsepsi kekuasaan Barat, Demokrasi ala Barat jelas bersifat duniawi dengan sumber-sumber yang dapat dilihat secara kasat mata. Kekuasaan dalam pengertian ini merupakan perpaduan antara kecerdasan, kekuatan (uang) dan legitimasi. Menurut Ensiklopedi Wikipedia, demokrasi bermakna : “Suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan (suara terbanyak).”

Di dalam prakteknya, di negara-negara Barat, demokrasi dikendalikan oleh suatu kelompok yang kuat. Yang saya maksud kelompok yang kuat di sini adalah orang-orang yang memiliki uang yang paling banyak.

Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa di negara-negara Barat, orang-orang berduitlah yang menguasai sistem pemerintahan. Jika anda ingin menjadi Presiden, Gubernur atau Walikota, misalnya, anda mesti mempunyai uang yang banyak untuk membiayai kampanye pemilihan jabatan tersebut atau paling tidak, anda mesti meminta dukungan dari orang-orang berduit agar mereka memberikan dana bagi anda. Memang di dalam demokrasi ala Barat, duitlah yang berkuasa bukan lagi moral dan keadilan.

  1. Soal : Beberapa Ideologi Barat yang berpengaruh terhadap pemikiran politik Indonesia antara lain : Sosialisme, Komunisme, Liberalisme, Islam, Nasionalisme. Coba anda jelaskan mengenai ideologi-ideologi tersebut dan pengaruhnya terhadap pemikiran politik Indonesia?

 

-Sosialisme

Sosialisme adalah pandangan hidup dan ajaran kamasyarakatan tertentu , yang berhasrat . Sosialisme sebagai ideology politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata dianggap benar oleh para pengikutnya mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujutnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi , konstitusional –parlementer , dan tanpa kekerasan. Sosialisme sebagai ideology politik timbul dari keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi dan politik akibat revousi industri . Adanya kemiskinan , kemelaratan ,kebodohan kaum buruh , maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata.

Dalam perkembangan sosialisme terdiri dari pelbagai macam bentuk seperti sosialisme utopia , sosialisme ilmiah yang kemudian akan melahirkan pelbagai aliran sesuai dengan nama pendirinya atau kelompok masyarakat pengikutnya seperti Marxisme-Leninisme ,Febianisme , dan Sosial Demokratis.

Sosialisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada masyarakat –bangsa yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat. Unsur-unsur pemikiran yang ada dalam gerakan sosialis sebagimana tergambar di Inggris mencakup : (a) agama ; (b) idealisme e tis dan estetis ; (c) empiris Fabian ; dan (d) liberalisme .

Sosialisme yang ada disetiap negara memiliki ciri khas sesuai dengan kondisi sejarahnya . Dalam sosialisme tidak ada garis sentralitas dan tidak bersifat internasionalSosialisme di negara-negara berkembang mengandung banyak arti . Sosialisme berarti cita-cita keadilan sosial ; persaudaraan ; kemanusiaan dan perdamaian dunia yang berlandaskan hukum ; dan komitmen pada perencanaan.

Di negara-negara Barat ( lebih makmur) sosialisme diartikan sebagai cara mendistribusikan kekayaan masyarakat secara lebih merata sedangkan di Negara berkembang sosialisme diartikan sebagai cara mengindustrialisasikan Negara yang belum maju atau membangun suatu perekonomian industri dengan maksud manaikkan tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat .

Sosialisme sebagai idiologi politik yang merupakan keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan. Sosialisme sebagai ideologi politik timbul dari keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi dan politik akibat revousi industri . Adanya kemiskinan , kemelaratan ,kebodohan kaum buruh , maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata.
Dalam perkembangan sosialisme terdiri dari pelbagai macam bentuk seperti sosialisme utopia, sosialisme ilmiah yang kemudian akan melahirkan pelbagai aliran sesuai dengan nama pendirinya atau kelompok masyarakat pengikutnya seperti Marxisme-Leninisme, Febianisme , dan Sosial Demokratis. Sosialisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada masyarakat –bangsa yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat .

 

Dari tulisan diatas jelaslah sangat penting sebuah ideologi untuk bisa dipahami dengan kesadaran rasional dan dimiliki sebagai sebuah pijakan langkah kedepan bagi perkembangan sebuah masyarakat. Ideologi tidak bisa dipahami secara buta dan dogmatis, karena masyarakat terus berubah dan berkembang sesuai dengan situasinya baik secara subyektif maupun obyektif. Secara subyektif, kesadaran masyarakat memang harus dibangun. Problem di Indonesia untuk hal ini adalah pemahaman ideologi bukanlah di pelajari secara rasional, melainkan sekedar penerimaan warisan tradisi akan pergerakan politik yang mengatasnamakan ideologi. Orang lebih cenderung mengidentifikasi atau menolak dirinya sebagai sebuah penganut ideologi tertentu bukan karena ia belajar memahami nilai ideologi tersebutsecara rasional, melainkan karena faktor sejarah dan kepentingan yang lebih dominan terhadap dirinya. Demikian pula secara obyektif, problem yang ada dimasyarakat seperti saat ini tentunya juga butuh sebuah keyakinan yang kuat terhadap cita cita perubahan. Ideologi sebagai sebuah cita cita haruslah bisa diandalkan dan dipercaya untuk bisa memberi jalan terhadap permasalahan tersebut.
Maka meski dengan usia baru 100 tahun sejak para founding fathers seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan lainnya, Republik Indonesia boleh dibilang sangatlah miskin akan pemahaman ideologi yang berkelanjutan. Orang lebih senang melihat figur tertentu untuk tampil ke panggung politik bila dibandingkan tahu secara jelas pemikiran pemikiran macam apa yang dihasilkan oleh figur tersebut. Inilah yang disebut favoritisme, seperti halnya yang terjadi di Amerika Latin pada abad ke 19 dimana banyak junta militer jatuh bangun berkuasa silih berganti.
Sosialisme sebagai ideologi yang telah menjadi pilihan kita, tentunya juga harus dipahami dan dijalankan dalam konteks nalar yang rasional. Artinya, mengetahui dan meyakini sosialisme bukanlah sekedar memahami sejarah, mendogmakan pemikiran lampau dan enggan lepas dari pewarisan tradisi yang sudah ada. Sosialisme harus mampu menjawab berbagai tantangan perkembangan masyarakat dan zaman yang kini sedang terjadi. Seperti halnya problem lingkungan hidup, kemanusiaan, gender dan nilai etis moral lainnya yang pada dekade lalu belum dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting.       Oleh karena itu Sosialisme yang harus diperjuangkan adalah sosialisme yang benar-benar mengakui nilai nilai kemanusiaan, sosialisme yang benar-benar kerakyatan dalam arti mampu secara maksimal memberi rasa keadilan terhadap masyarakat dan sosialisme yang secara sungguh-sungguh tumbuh karena gagasan-gagasan mulia, bukan sekedar jargon masa lalu.
Sumbangan sosialisme tradisional seperti Marxisme dan kritik anarkisme terhadap demokrasi tentunya juga merupakan hal yang patut untuk diperhatikan. Demokrasi telah menjadi pilihan kita dan kita secara sadar paham segala kemungkinan penyimpangan-penyimpangannya. Penyalahgunaan kekuasaan, pengatasnamaan hukum, konflik kepentingan mayoritas–minoritas, adalah hal-hal yang telah tampak di depan mata. Indonesia memang sedang dalam masa transisi. Hal inilah yang harus benar benar dijaga dan diperhatikan agar perubahan yang sekarang terjadi tidak akan salah arah dalam proses berdemokrasi sebagai pelajaran pertama menuju masyarakat yang adil dan makmur.

-          Komunisme

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxismeadalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme-Leninisme”.

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar (lihat: The Holy Family [1]), namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati karena korupsi yang dilakukan oleh para pemimpinnya.

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata akan tetapi dalam kenyataannya hanya dikelolah serta menguntungkan para elit partai, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Secara umum komunisme berlandasan pada teori Dialektika materi oleh karenanya tidak bersandarkan pada kepercayaan agama dengan demikian pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa “agama dianggap candu” yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).

Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis internasional seperti Tan Malakamisalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di CinaIndonesiaThailand, danFilipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

 

-          Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologipandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasanadalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnyakapitalisme.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan [2].

Liberalisme merupakan salah satu contoh ideologi pragmatis. Biasanya tidak satu ideologi saja yang diperkenankan berkembang dalam masyarakat ini, tetapi ada satu yang dominan. Liberalisme sebagai suatu ideologi pragmatis muncul pada abad pertengahan di kalangan masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa pada saat itu secara garis besar terbagi atas dua, yakni kaum aristokrat dan para petani. Kaum aristokrat diperkenankan untuk memiliki tanah, golongan feodal ini pula yang menguasai proses politik dan ekonomi, sedangkan para petani berkedudukan sebagai penggarap tanah yang dimiliki oleh patronnya, yang harus membayar pajak dan menyumbangkan tenaga bagi sang patron. Bahkan di beberapa tempat di Eropa, para petani tidak diperkenankan pindah ke tempat lain yang dikehendaki tanpa persetujuan sang patron (bangsawan). Akibatnya, mereka tidak lebih sebagai milik pribadi sang patron. Sebaliknya, kesejahteraan para penggarap itu seharusnya ditanggung oleh sang patron. Industri dikelola dalam bentuk gilde-gilde yang mengatur secara ketat, bagaimana suatu barang diproduksi, berapa jumlah dan distribusinya. Kegiatan itu dimonopoli oleh kaum aristokrat. Maksudnya, pemilikan tanah oleh kaum bangsawan, hak-hak istimewa gereja, peranan politik raja dan kaum bangsawan, dan kekuasaan gilde-gilde dalam ekonomi merupakan bentuk-bentuk dominasi yang melembaga atas individu. Dalam konteks perkembangan masyarakat itu muncul industri dan perdagangan dalam skala besar, setelah ditemukan beberapa teknologi baru. Untuk mengelola industri dan perdagangan dalam skala besar-besaran ini jelas diperlukan buruh yang bebas dan dalam jumlah yang banyak, ruang gerak yang leluasa, mobilitas yang tinggi dan kebebasan berkreasi. Kebutuhan-kebutuhan baru itu terbentur pada aturan-aturan yang diberlakukan secara melembaga oleh golongan feodal. Yang membantu golongan ekonomi baru terlepas dari kesukaran itu ialah paham liberal.
Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah dan artistik umum pada zaman itu. Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri, bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat yang terbaik (rezim terbaik), menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab pada segala tindakannya baik itu merupakan sesuatu untuknya atau seseorang. Seseorang yang bertindak atas tanggung jawab sendiri dapat mengembangkan kemampuan bertindak. Menurut asumsi liberalisme inilah, John Stuart Mill mengajukan argumen yang lebih mendukung pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal. Dia mengemukakan tujuan utama politik ialah mendorong setiap anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dan menjadi dewasa. Hal ini hanya dapat terjadi manakalah mereka ikut serta dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Oleh karena itu, walaupun seorang raja yang bijaksana dan baik hati, mungkin dapat membuat putusan yang lebih baik atas nama rakyat dari pada rakyat itu sendiri, bagaimana pun juga demokrasi jauh lebih baik karena dalam demokrasi rakyat membuat sendiri keputusan bagi diri mereka, terlepas dari baik buruknya keputusan tersebut. Jadi,    ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut :

  • Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.
  • Kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasukkebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.
  • Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.
  • Keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan karena itu, sejauh mungkin dibatasi.
  • Kelima, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Walau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagian sebagian besar individu belum tentu maksimal. Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi indivivu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya. Ideologi liberalisme ini dianut di Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat.

 

-          Islam

Ideologi Islam adalah sistim politik yang berdasar akidah agama Islam. istilah dan definisi ideologi Islammempunyai istilah dan definisi yang berbeda-beda diantara para pemikir terkemuka Islam.

Islam dilahirkan dari proses berfikir yang menghasilkan keyakinan yang teguh terhadap keberadaan (wujud) Allah sebagai Sang Pencipta dan Pengatur Kehidupan, alam semesta dan seluruh isinya, termasuk manusia. Darinya lahir keyakinan akan keadilan dan kekuasaan Allah Yang Maha Tahu dan Maha Pengatur, Allah telah mewahyukan aturan hidup, yaitu syariat Islam yang sempurna dan diperuntukkan bagi manusia. Syariat Islam tersebut bersumber pada Al Qur’an dan Al Hadist. Dari keyakinan ini tumbuhlah keyakinan akan adanya rasul dari golonganmanusia, yang menuntun dan mengajarkan manusia untuk mentaati penciptanya, dan meyakini akan adanya hari perjumpaan dengan Allah SWT. Aturan hidup yang dimaksud merupakan aturan hidup yang bersumber dari wahyu Allah. Aturan ini mengatur berbagai cara hidup manusia yang berlaku dimana saja dan kapan saja, tidak terikat ruang dan waktu. Dari peraturan yang mengikat individu ataupun masyarakatdan bahkan sistem kenegaraan. Seluruhnya ada diatur dalam Islam.

 

 

Ciri ideologi Islam

 

Di bawah ini adalah ciri-ciri ideologi Islam:

ü  Sumber: Wahyu Allah SWT kepada Rasulullah SAW.

ü  Dasar kepemimpinan ideologis: La ilaha illallah (menyatukan antara hukum Allah SWT dengan kehidupan).

ü  Kesesuaian dengan fitrah: Islam menetapkan manusia itu lemah. Jadi, segala aturan apapun harus berasal dari Allah SWT lewat wahyu-Nya.

ü  Pembuat hukum dan aturan: Allah SWT lewat wahyu-Nya. Akal manusia berfungsi menggali fakta dan memahami hukum dari wahyu.

ü  Fokus: Individu merupakan salah satu anggota masyarakat. Individu diperhatikan demi kebaikan masyarakat, dan masyarakat untuk kebaikan individu.

ü  Ikatan perbuatan: Seluruh perbuatan terikat dengan hukum syaro’. Perbuatan baru bebas dilakukan bila sesuai dengan hukum syaro’.

ü  Tujuan tertinggi yang hendak dicapai: Ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana telah dibahas.

ü  Tolok ukur kebahagiaan: Mencapai ridho Allah SWT, yang terletak dalam ketaatan dalam setiap perbuatan.

ü  Kebebasan pribadi dalam berbuat: Distandarisasi oleh hukum syaro’. Bila sesuai, bebas dilakukan. Bila tidak, maka tidak boleh dilakukan.

ü  Pandangan terhadap masyarakat: Masyarakat merupakan kumpulan individu yang memiliki perasaan dan pemikiran yang satu serta diatur oleh hukum yang sama.

ü  Dasar perekonomian: Setiap orang bebas menjalankan perekonomian dengan membatasi sebab pemilikan dan jenis pemiliknya. Sedangkan jumlah kekayaan yang dimiliki tidak boleh dibatasi.

ü  Kemunculan sistem aturan: Allah SWT telah menjadikan bagi manusia sistem aturan untuk dijalankan dalam kehidupan yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Manusia hanya memahami permasalahan, lalu menggali hukum dari Al Qur’an dan As Sunnah.

ü  Tolok ukur: Halal dan haram.

ü  Penerapan hukum: Atas dasar ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan penerapan dari masyarakat.

 

Selain ciri-ciri diatas, ideologi Islam juga memiliki beberapa karakteristik. Antara lain:

Ide

ü  Aqidah ‘aqliyyah: Rukun iman.

ü  Etika: Jalan yang Lurus

ü  Penyelesaian masalah hidup: Identetan hukum dalam ibadah, sosial masyarakat, ekonomipemerintahpendidikanpengadilan, dan akhlak.

Metode

ü  Penerapan: Khilafah Islamiyah.

ü  Penjagaan: Hukum Islam.

ü  Penyebarluasan ideologi: Dakwah dan jihad.

Penganut ideologi Islam percaya jika sebelum kehidupan adalah berasal dari Allah SWT, saat kehidupan bertujuan untuk mendapatkan ridha-Nya, dan setelah meninggal kembali kepada-Nya dengan pertanggungjawaban.

 

 

-          Nasionalisme

 

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan   kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialismepengasingan dan sebagainya.

 

Beberapa bentuk nasionalisme

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegaraetnisbudaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia “Mengenai Kontrak Sosial”).

Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk “rakyat”).

Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi (“organik”) hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya “Grimm Bersaudara” yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulitras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negaraTiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyatTaiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ‘national state’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap ‘Jacobin‘ terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Spanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dariagama Hindu.

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan

 

  1. Soal : Pada masa pra kemerdekaan pemikiran Nasionalisme untuk merdeka mendominasi pemikiran politik tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jelaskan mengenai pemikiran yang berkembang pada saat itu?

 

 

Nasionalisme yang lahir pra kemerdekaan tumbuh dari keprihatinan atau impian terhadap kemerdekaan hidup. Nasionalisme yang lahir sebagai anak haram Belanda karena pelopornya yakni intelektual bumiputera (dan non bumiputera, semisal Douwes Dekker) mendapat didikan Belanda, tapi lalu melawannya. Diawali dengan pada tahun 20 Mei 1908, manifestasi gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh Dr. Soetomo dan Dr. Wahidin Sudiohusodo dalam sebuah organisasi bernama Boedi Oetomo yang pada awal berdirinya bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa dengan cara pengumpulan dana dan pemberian beasiswa. Pada perkembangan selanjutnya Boedi Oetomo berfungsi dengan Persatuan Bangsa Indonesia menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra) dengan pemikiran bahwa asas kebangsaan Jawa telah tidak sesuai dengan perkembangan kebangsaan. Nasionalisme menampakkan dirinya lagi 28 Oktober 1928 yang termanifestasikan dalam ikrar bersama para pemuda pejuang dari berbagai daerah dan ras yakni dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda. Jong Java, Sumateranen Bond, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi dan lain sebagainya bertemu dalam satu forum di Jl. Kramat Raya untuk menyatukan satu tekad bersama, satu rahim yang sama yaitu Indonesia.

 

  1. Soal : Perkembangan pemikiran politik di Indonesia digolongkan oleh Herbert Feith ke dalam 5 aliran pemikiran dan dikaitkan dengan 4 partai pemenang pemilu 1955. a.) Sebutkan dan jelaskan kelima pemikiran politik tersebut, b.) jelaskan keterkaitan pemikiran politik dengan kelima aliran yang dikemukakan oleh Herbert Feith dan Lance Castles tersebut?

-      Nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, dan       komunisme

1.         Nasionalisme Radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

2.         Tradisionalisme Jawa, penganut tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran ini agak kontoversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan sangat mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR), kelompok-kelompok Teosufis (kebatinan) dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan (pamong praja).

3.         Islam, yang terbagi menjadi dua varian; kelompok Islam Reformis (dalam bahasa Feith) atau Modernis dalam istilah yang digunakan secara umum , yang berpusat pada partai Masyumi; serta kelompok Islam konservatif, atau sering disebut tradisionalis yang berpusat pada Nahdatul Ulama.

4.         Sosialisme Demokrat yang juga menganbil inspirasi dari pemikiran Barat. Aliran ini muncul dalam Partai Sosialis Indonesia

5.         Komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka seringkali menggunakan ideom politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam Partai Komunisme Indonesia

 

Pemetaan aliran versi Herbert Feith terlihat lebih “canggih” dibandingkan dengan model trikotomi (abangan, santri dan Priyayi) dari Geertz karena tidak seperti Geertz yang hanya melihat tradisional religio political system, Feith melihat adanya dua sumber utama pemikiran politik di Indoensia. Pertama, bersumber dari tradisi (kebudayaan Hindu-Budha maupun Islam) dan yang kedua bersumber pada aliran pemikiran barat. Peluang bagi munculnya keragaman aliran politik dimungkinkan ketika muncul Maklumat Pemerintah yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, tanggal 3 November 1945, yang menyatakan bahwa “ Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat”.  Selanjutnya Herbert Feith menyatakan bahwa berawal dua sumber utama pemikiran politik di Indoensia kemudian menghasilkan lima aliran politik. Kelima aliran itu muncul dalam diagram pemikiran politik antara tahun 1945-1965 yang dibuat oleh Herbert Feith:

 

 

 

Kiri kanan, berdasarkan pemetaan Herbert Feith diatas terlihat jelas bahwa hampir tidak ada satu aliran-pun- dari kelima aliran yang ada- yang tidak mempunyai garis singgung dengan aliran yang lainnya. Semuanya mempunyai garis singgung satu sama lain. Satu-satunya yang tidak mempunyai garis singgung adalah antara Komunisme dan Islam, yang secara jauh atau secara tidak langsung dihungkan oleh Tradisionalisme Jawa (Prisma: 219). Selebihnya aliran yang ada saling bertumpangtindih satu sama lainnya.
Secara sederhana, tumpah tindih antara kelima aliran itu bisa diartikan sebagai jarak politik yang semakin dekat sekaligus sebagai jalan untuk menuju integrasi politik dari segi orientasi ideologis. Akan tetapi sejarah justru menunjukkan bahwa disintegrasi politik, antagonisme, ketegangan dan konflik antar partai politik merupakan ciri terpenting dalam politik Indonesia tahun 1950-an. Misalnya, konflik antara Islam dan Nasionalis sudah mulai pada awal-awal kemerdekaan dan menemukan wujudnya yang paling kongkret dalam perdebatan Konstituante tentang dasar negara. Selain kemampuan dalam menjelaskan soal integrasi dan disintegrasi politik, pemetaaan Herbert Feith mempunyai beberapa kelamahan. Salah stau yang paling penting adalah: pertama, Feith hanya memasukan aliran politik dari partai-partai besar dalam pemetaannya, sehingga mengabaikan kelompok partai dengan kekuatan sedang dan kecil seperti PSII, Parkindo, Partai katolik, Perti, IPKI, PRN, GPPS, Acoma, Murba, R Soejono Prawirosoedarso (Madiun), gerakan Pilihan Sunda, Radja Keprabon dan sebagainya. Dari segi keragaman ideologis terlihat jelas bahwa Feith tidak melihat peran penting dari Partai-partai berbasisikan agama non Islam, faktor kedaerahan (Sunda), faktor kultural (Keprabon) dan variasi ideologis seperti muncul dalam partai Murba. Kedua, Feith juga tidak melihat danya bentuk-bemtuk konflik politik berbasisikan politik etnis-regionalisme pada akhir tahun 1950-an, seperti muncul dalam gerakan Permesta dan gerakan di Aceh yang dipimpin oleh Tengku D Bereueh. Atau bagaimana konstelasi kesukuan dalam tiga kasus di Sumatera Timur seperti yang disampaikan oleh William Liddle. Ketiga, Feith mengabaikan peran politik yang dimainkan oleh Soekarno dan Militer yang semakin penting terutama akhir tahun 1950-an. Soekarno pernah menyampaikan sebuah pemikiran yang menarik yakni: ide integrasi politik-ideologis mellaui Nasakom (muncul dari gagasannya dalam buku “Di Bawah bendera Revolusi)” . Ide persatuan ideologis ini kemudian memunculkan konsep Partai Tunggal. Ide Partai Tunggal juga pernah disampaikan oleh Tan Malaka- dalam persatuan Perjuangan- dan mendapatkan dukungan Soedirman (Tentara). Soekarno bahkan secara ekplisit menyampaikan pidato “kuburkan partai politik” dan mulai menjalankan ide itu dengan konsep Front nasional. Kemunculan ide nasakom dan Partai tunggal ini merupakan manifestasi dari pemikiran yang menolak  pluralisme ideologis dan kepartaian.

 

  1. Soal : Pemikiran politik Soekarno pada masa demokrasi terpimpin adalah tentang Nasakom. Coba saudara jelaskan tentang Nasakom tersebut, jelaskan latar belakang lahirnya pemikiran politik tersebut?

 

Nasakom adalah singkatan Nasionalis, Agama, dan Komunis, pada masa Orde Lama. Konsep ini diperkenalkan oleh Presiden Soekarno yang berfungsi sebagai satu jalan untuk menyatupadukan golongan-golongan barlainan haluan politik di Indonesia. Konsep penyatuan ini diharapkan Presiden Soekarno dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Sinkretisme pemikiran politik yang digagas oleh Soekarno lewat Nasakom memberikan indikasi kuat bahwa Bung Karno ingin tampil berbeda dalam memperjuangkan rakyat. Dia ingin menjadi mandiri dalam berkarya dan berpolitik sesuai dengan sinkretisme budaya yang masuk dirinya. Dengan begitu, perjuangan kerakyatan di Indonesia diyakini akan mampu menyentuh jantung persoalan, yakni kerakyatan.

Dengan lantang, dia menulis: aliran politikku tidak sama dengan aliran orang lain. Tapi di samping itu, latar belakangku tidak sama dengan siapa pun. Nenekku memberikan kebudayaan Jawa dan mistik. Dari bapak, teosofsime dan Islamisme. Dari ibu, hinduisme dan buddhisme. Sarinah mamberiku humanisme. Dari Pak Cokro datang sosialisme. Dari kawan-kawan datang nasionalisme.

Pengakuan lantang ihwal sinkretisme pemikiran politik tersebut juga ditegaskan lagi oleh Bung Karno. Beliau juga banyak belajar dari Karl Marx, Thomas Jefferson, Sun Yat Sen, dan Gandhi. Semua gerak pemikiran tersebut disintesiskan oleh Bung Karno sehingga dia merasa mampu menyintesiskan pemikiran modern dengan kebudayaan animistik purbakala dan mengambil ibarat dari hasilnya menjadi pesan-pesan pengharapan yang hidup dan dapat dihirup sesuai dengan pengertian dari rakyat kampung.

Bung Karno memang menafsir Nasakom. Walaupun tafsirnya atas Nasakom dikemudian hari menjadikannya sangat superior, bahkan menjadi pemimpin (ter)besar revolusi, komitmennya atas pemihakan hukum marhaen menjadi tonggak sejarah bengsa yang sangat berharga. Ruh gerakan yang lahir dari rahim pemikiran Bung Karno selalu hadir dengan penuh gejolak sampai sekarang. Terbukti tidak sedikit gerakan politik yang masih mengambil jargon Bung Karno dalam berbagai pesta demokrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted Februari 23, 2011 by rushdyms in Uncategorized

  Leave a comment

belajar menulis.........

Posted Februari 23, 2011 by rushdyms in Uncategorized

Perkembangan Birokrasi di Indonesia   Leave a comment

Latar Belakang

Mencermati tahun 1997 yang merupakan awal dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia hingga sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat tegar menghadapi perubahan-perubahan global. Berbagai tekanan yang datang dari dalam dan luar negeri selalu menghasilkan perubahan ke arah yang lebih buruk dalam kinerja ekonomi, struktur sosial masyarakat, dan struktur politik bangsa.
Pemerintah selalu mengalami kesulitan dalam upayanya mengentaskan bangsa ini bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik. Krisis demi krisis akhirnya menghancurkan modal sosial bangsa. Pada sisi lain terdapat penurunan kemampuan kinerja birokrasi, yang dalam konteks negara berkembang, akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bangsa secara menyeluruh.
Apa yang perlu dilakukan oleh birokrasi Indonesia dalam suasana yang tidak menentu? Birokrasi dalam pengertian di sini adalah organisasi besar dengan staf yang bekerja penuh waktu yang memiliki sistem penilaian standar, dan hasil kerjanya tidak dinilai secara langsung di pasar eksternal. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tidak menghasilkan output yang menguntungkan masyarakat luas. Bahkan terkesan, masyarakat semakin sulit memperoleh hak pelayanan publik. Dunia usahapun konon semakin terperosok.
Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka birokrasi Indonesia perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang sating terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini.
Identifikasi Masalah
Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang muncul adalah:
1.      Apakah yang dimaksud dengan reformasi birokrasi?
2.      Bagaimana mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut oleh pemerintah?
3.      Bagaimana birokrasi Indonesia sebelum adanya reformasi birokrasi?
4.      Bagaimana sejarah lahirnya reformasi birokrasi di Indonesia?
5.      Apa saja undang-undang yang mencerminkan reformasi birokrasi di Indonesia?
6.      Hal apa saja yang terdapat dalam agenda reformasi departemen keuangan?
7.      Bagaimana perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan sebelum dan sesudah reformasi birokrasi?
8.      Permasalahan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam proses reformasi birokrasi?
9.      Apa saja solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Pengertian Birokrasi
Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Birokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hirarki. Jadi, dapat dikatakan pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Secara etimologi birokrasi berasal dari istilah “buralist” yang dikembangkan oleh Reineer von Stein pada 1821, kemudian menjadi “bureaucracy” yang akhir-akhir ini ditandai dengan cara-cara kerja yang rasional, impersonal dan leglistik (Thoha, 1995 dalam Hariyoso, 2002). Birokrasi dapat dirujuk kepada empat pengertian yaitu,
·         Birokrasi dapat diartikan sebagai kelompok pranata atau lembaga tertentu.
·         Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu metoda untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi.
·         “Kebiroan” atau mutu yang membedakan antara birokrasi dengan jenis organisasi lain. (Downs, 1967 dalam Thoha, 2003)
·         Kelompok orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan. (Castle, Suyatno, Nurhadiantomo, 1983)
Birokrasi Ideal Menurut Weber
Max Weber sebagai bapak birokrasi mengatakan bahwa birokrasi menjadi elemen penting yang menghubungkan ekonomi dengan masyarakat. Weber mengajukan sebuah model birokrasi ideal yang memiliki karakteristik sebagai berikut (dalam Islamy, 2003):
·         Pembagian Kerja (division of labour)
·         Adanya prinsip hierarki wewenang (the principle of hierarchi)
·         Adanya sistem aturan (system of rules)
·         Hubungan Impersonal (formalistic impersonality)
·         Sistem Karier (career system)
Faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi:
1. Faktor budaya
•         Budaya dan perilaku koruptif yang sudah terlembaga (“uang administrasi” atau uang “pelicin”)
•         Budaya “sungkan dan tidak enak” dari sisi masyarakat
•         Masyarakat harus menanggung biaya ganda karena zero sum game
•         Internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional
2. Faktor individu
•         Perilaku individu sangat bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas
•         Perilaku individu juga terkait dengan kesempatan yang dimiliki seseorang yang memiliki jabatan dan otoritas
•         Perilaku opportunistik hidup subur dalam sebuah sistem yang korup
•         Individu yang jujur seringkali dianggap menyimpang dan tidak mendapat tempat
3. Faktor organisasi dan manajemen
•         Meliputi strukturprosesleadershipkepegawaian dan hubungan antara pemerintahdan masyarakat
•         Struktur birokrasi masih bersifat hirarkis sentralistis dan tidak terdesentralisasi
•         Proses Birokrasi seringkali belum memiliki dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan
•         Birokrasi juga sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan yang kredibel
•         Dalam aspek kepegawaian, Birokrasi dipengaruhi oleh rendahnya gaji, proses rekrutmen yang belum memadai, dan kompetensi yang rendah.
•         Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam Birokrasi belum setara; pengaduan dan partisipasi masyarakat masih belum memiliki tempat (citizen charter)
4. Faktor politik
•         Ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan sistem politik dan sistem hukum
•         Birokrasi menjadi “Geld Automaten” bagi partai politik
•         Kooptasi pengangkatan jabatan birokrasi oleh partai politik
Sejarah Reformasi Birokasi di Indonesia
Reformasi politik 1998 adalah pintu gerbang Indonesia menuju sejarah baru dalam dinamika politik nasional. Reformasi politik yang diharapkan dapat beriringan dengan reformasi birokrasi, fakta menunjukan, reformasi birokrasi mengalami hambatan signifikan hingga kini, akibatnya masyarakat tidak dapat banyak memetik manfaat nyata dari reformasi politik 1998. Pasca reformasi, ikhtiar untuk melepaskan birokrasi dari kekuatan dan pengaruh politik gencar dilakukan. Kesadaran pentingnya netralitas birokrasi mencuat terus-menerus. BJ Habibie, Presiden saat itu, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 (PP No.5 Tahun 1999), yang menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974.
Saat membentuk yang pertama setelah Gus Dur terpilih, sedang terjadi keributan tentang pengangkatan Sesjen di Departemen Kehutanan dimana sesjen tersebut adalah orang dari partai yang sama dengan menteri kehutanan saat itu. Begitu juga terjadi di beberapa departemen dan di Diknas, BUMN, dan lain-lain. Ada beberapa eselon yang diangkat yang dia merupakan orang dari partai yang sama dengan menteri yang membawahi departemen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana suatu birokrasi pemerintahan tidak terlepas dari intervensi partai politik. Kemudian ada pula tindakan presiden Abdurrahman Wahid yang menghapuskan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan bahwa departemen tersebut bermasalah, banyak KKN, dan departemen itu dianggap telah mencampuri hak-hak sipil warga negara.
Penghapusan dua departemen tersebut dapat dikatakan sesuai dengan prinsip reinventing government atau ada pula yang menganggap hal ini sebagai langkah debirokratiasasi dan dekonstruksi masa lalu yang dianggap terlalu berlebihan mengintervensi kemerdekaan dan kemandirian publik.Aturan induk netralitas politik birokrasi Indonesia sudah ada pada pasal 4 Peraturan Pemerintah 1999, yang menyatakan bahwa PNS dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak bertindak diskriminatif, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pemerintahan Megawati, para menteri dalam masa itu melestarikan tradisi Golkar, yaitu semua organisasi pemerintah dikaburkan antara jabatan karier dengan non karier, serta jabatan birokrasi dengan jabatan politik. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa ini harapan untuk melakukan reformasi birokrasi tidak akan terlaksana. Hingga pada tahun 2004 barulah dimulai reformasi birokrasi secara riil dengan pembentukan UU.
Birokrasi Indonesia Sebelum Reformasi
Birokrasi di Indonesia menurut Karl D Jackson merupakan bureaucratic polity. Model ini merupakan birokrasi dimana negara menjadi akumulasi dari kekuasaan dan menyingkirkan peran masyarakat dari politik dan pemerintahan. Ada pula yang berpendapat bahwa birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi Parkinson dan Orwel. Hal ini disampaikan oleh Hans Dieter Evers. Birokrasi Parkinson merujuk pada pertumbuhan jumlah anggota serta pemekaran struktural dalam birokrasi yang tidak terkendali. Birokrasi Orwel merujuk pada pola birokratisasi yang merupakan proses perluasan kekuasaan pemerintah yang dimaksudkan sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, politik dan social dengan menggunakan regulasi yang bila perlu ada suatu pemaksaan.
Dari model yang diutarakan di atas dapat dikatakan bahwa birokrasi yang berkembang di Indonesia pada masa Orde Baru adalah birokrasi yang berbelit-belit, tidak efisien dan mempunyai pegawai birokrat yang makin membengkak.
Keadaan ini pula yang menyebabkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan berikut, seperti :
·         Maraknya tindak KKN
·         Tingginya keterlibatan birokrasi dalam partai politik sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal
·         Pelayanan publik yang diskriminatif
·         Penyalahgunaan wewenang
·         Pengaburan antara pejabat karir dan non-karir
Reformasi Birokrasi
Sebuah negara, dalam mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut pemerintah dan pemerintahannya. Pemerintah pada hakikatnya adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, maka telah terjadi pula perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, diperlukan adanya rangka pemerintahan yang kuat untuk menghadapi dinamika perkembangan masyarakat. Reformasi birokrasi adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan.
Reformasi Birokrasi yang ideal
Agar reformasi birokrasi dapat berjalan baik, perlu dilakukan langkah-langkah manajemen perubahan.Manajemen perubahan adalah proses mendiagnosis, menginisialisasi, mengimplementasi, dan mengintegrasi perubahan individu, kelompok, atau organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dan mengantisipasi perubahan lingkungannya agar tetap tumbuh, berkembang, dan menghasilkan keuntungan.Ada tujuh langkah manajemen perubahan yang dikutip dari Harvard Business Essentials tahun 2005.
Langkah pertama, memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan, dan solusinya oleh semua anggota organisasi. Pada tahap ini, setiap lini dalam instansi pemerintah harus tahu apa yang dicita-citakan instansi, apa yang mereka hadapi, dan cara menghadapi atau menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Agar mereka tergerak untuk menjalankan solusi bersama, mereka perlu dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan.
Langkah kedua, mengembangkan visi bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
Langkah ketiga, menentukan kepemimpinan. Di dalam instansi pemerintahan, kepemimpinan biasanya dipegang para pejabat eselon. Padahal, kepemimpinan harus ada pada semua level agar dapat mengontrol perubahan. Pemimpin tertinggi harus memastikan orang-orang yang kompeten dan jujurlah yang berperan sebagai pemimpin pada level-level di bawahnya.
Langkah keempat, fokus pada hasil kerja. Langkah itu dilakukan dengan membuat mekanisme asessment yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegawai atau tiap tim yang diberi tugas tertentu.
Langkah kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di instansi kemudian dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi.
Langkah keenam, membuat peraturan formal, sistem, maupun struktur untuk mengukuhkan perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi.
Langkah ketujuh, mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespons permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung.
Strategi reformasi birokrasi
•         Pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan).
•         Pada level organisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah.
•         Pada level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty.
•         Instansi Pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan.
UU Reformasi Birokrasi
Terdapat 8 UU reformasi birokrasi, di mana saat ini salah satunya sudah disahkan menjadi UU No. 39/2008 tentang Kementerian dan Kementerian Negara. Hingga tahun 2009 nanti, diharapkan dapat dituntaskan setidaknya 3 UU lagi, yakni UU Pelayanan Publik, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Etika Penyelenggara Negara. Sementara 4 UU lainnya, yakni UU Kepegawaian Negara, UU Badan Layanan Umum/Nirlaba, UU Pengawasan Nasional, dan UU Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Keberadaan UU tersebut untuk menjamin kontinuitas pelaksanaan reformasi birokrasi, yang harus menggunakan pendekatan, bukan sepotong-sepotong, dan perlu kesungguhan, dan konsistensi. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang sinergis antara semua elemen bangsa, yang sebenarnya masing-masing tujuan yang baik untuk bangsa dan Negara.
Tiga pilar reformasi birokrasi
  1. Penataan Organisasi
Penataan organisasi Departemen Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan negara, dan dinamika administrasi publik. Pembenahan dan pembangunan kelembagaan yang terarah dan pro publik diharapkan memberikan dukungan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat dan negara yang lebih adil dan rasional.
Departemen Keuangan telah memulai proses organization reinventing dalam bentuk penataan organisasi sejak tahun 2002 dan terus berjalan hingga hari ini. Penataan organisasi tersebut meliputi pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi, serta modernisasi. Penajaman tugas dan fungsi dilakukan di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal. Sementara modernisasi diimplementasikan dalam pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Utama (KPU DJBC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Dengan modernisasi tersebut, saat ini masyarakat telah dapat memperoleh pelayanan prima pada 3 KPP Wajib Pajak Besar, 28 KPP Madya, dan 171 KPP Pratama. Selain itu pelayanan prima juga dapat diperoleh di KPU Tipe A DJBC Tanjung Priok dan KPU Tipe B DJBC Batam. Sementara di 18 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan juga telah beroperasi.
Disamping itu, telah pula dilakukan pemisahan dan penajaman fungsi organisasi yang diharapkan mampu menciptakan struktur organisasi yang menghasilkan kebijakan berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan berorientasi pada aspirasi publik, organisasi Departemen Keuangan tidak bersifat massive, melainkan senantiasa melakukan self reinventing sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya, ke depan penataan organisasi akan terus menerus dilakukan dengan tujuan utama menjadikan Departemen Keuangan sebagai organisasi birokrasi yang peka terhadap tuntutan pelayanan publik dan menghasilkan kebijakan dan layanan yang adil dan rasional.
  1. Penyempurnaan Proses Bisnis
Sebagai organisasi yang pro publik, penyempurnaan proses bisnis di Departemen Keuangan diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Untuk itu, Departemen Keuangan menyusun SOP yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif , melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, serta melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
Dengan ketiga alat tersebut Departemen Keuangan dapat memberikan layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan.
  1. Peningkatan Manajemen SDM
Segala hal yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil, sebelumnya selalu disebut dengan istilah “kepegawaian” yang  identik dengan urusan seperti pengangkatan, kepangkatan dan penggajian pegawai, penyelesaian mutasi, pemberhentian, dan pemensiunan, serta tata usaha kepegawaian. Konsekuensinya hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pegawai menjadi kurang tampak, sehingga terkesan tidak menjadi prioritas organisasi.
Perubahan kepegawaian di Departemen Keuangan dimulai pada akhir tahun 2006, ditandai dengan kajian mengenai penajaman fungsi Biro Kepegawaian sebagai unit yang melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian. Kajian meliputi perbaikan mekanisme kerja dan desain struktur organisasi untuk mengoptimalisasikan fungsi berupa, (i) perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen, (ii) pembangunan pola mutasi, (iii) pembangunan system assessment center, (iv) pembangunan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, (v) peningkatan akuntabilitas, dan (vi) peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan unit kepegawaian dan unit teknis terkait.
Perubahan istilah “kepegawaian” menjadi “sumber daya manusia” merupakan bagian dari perubahan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dalam konteks Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Perubahan tersebut tidak semata-mata menyangkut istilah, tetapi lebih daripada itu merupakan perubahan sistem pengelolaan dan pembinaan SDM. Pengembangan SDM berbasis kompetensi merupakan tujuan pembinaan SDM di masa depan. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan yang mendukung kearah tujuan tersebut yang pada tahun 2007 berupa:
a.       Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
b.      Penyusunan pedoman dan penetapan Pola Mutasi;
c.       Pembangunan Assessment Center;
d.      Penyusunan pedoman Rekrutmen;
e.       Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari program perencanaan dan pengembangan SDM, sehingga  Departemen Keuangan ke depan akan memiliki SDM yang dan bertanggung jawab yang akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.Prinsip peningkatan manajemen SDM meliputi peningkatan kualitas, penempatan SDM yang kompeten pada tempat dan waktu yang sesuai, sistem pola karir yang jelas dan terukur, pengelolaan SDM berbasis kompetensi, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM sesuai kebutuhan manajemen.Program peningkatan manajemen SDM terdiri dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin, dan pengintegrasian Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG).
Kesimpulan
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan kinerja dan akuntabilitas aparatur yang makin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan dunia usaha. Dalam peta tantangan nasional, regional, dan internasional, aparatur negara dituntut untuk dapat mewujudkan profesionalisme, kompetensi dan akuntabilitas. Pada era globalisasi, aparatur negara harus siap dan mampu menghadapi perubahan yang sangat dinamis dan tantangan persaingan dalam berbagai bidang. Saat ini masyarakat Indonesia sedang memasuki era yang penuh tuntutan perubahan serta antusiasme akan pengubahan. Ini merupakan sesuatu yang di Indonesia tidak dapat dibendung lagi. Oleh karena  itu, reformasi di tubuh birokrasi indonesia harus terus dijalankan demi terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat seperti yang telah dilakukan oleh departemen keuangan.
Saran
Untuk memayungi reformasi birokrasi, diupayakan penataan perundang-undangan, antara lain dengan menyelesaikan rancangan undang-undang yang telah ada. Dengan demikian, proses reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya legalitas secara hukum dalam pelaksanaannya.Untuk membangun bangsa yang bermartabat, harus dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pemerintah yang lebih baik dari able government ke better governmentdan trust government. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat lebih partisipatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, prinsip-prinsip good governance, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, bersih, dan berwibawa, serta pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi.

Posted Februari 23, 2011 by rushdyms in Uncategorized

Hello world!   Leave a comment

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted Februari 23, 2011 by rushdyms in Uncategorized

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.